Rapat Rutin Bulan Agustus 2019
- Jum'at, 23 Agustus 2019 (08:35)
- Admin
- Dilihat 568 kali
Bangli, 22 Agustus 2019, bertempat di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Bangli melaksanakan Rapat Rutin Bulan Agustus 2019 yang dirangkaikan dengan Pembinaan. Rapat diawali dengan pengumandangan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh seluruh Peserta rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.
Rapat di buka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Bapak I Gede Putu Saptawan, SH,M.Hum, yang didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai dan Honorer.
Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bangli atas parstisipasinya memeriahkan dan menyukseskan kegiatan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI dan HUT Mahkamah Agung RI ke-74.
Dalam rapat tersebut KPN menyampaikan beberapa kebijakan peradilan terbaru yang telah ditetapkan, diantaranya: SEMA 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan tarif penerimaan Negara bukan pajak terhadap surat keterangan di luar perkara. SE Dirjen Badilum no 4 tahun 2019 Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court, SE Sekma no 12 Tahun 2019 tentang Hymne Mahkamah Agung dan Live Streaming, SK KMA no.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eleltronik, SK SEKMA 546/SEK/SK/KMA/VII/2019 Standar Biaya Bantuan Sewa RUmah bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya TA 2019. Dan Sosialisasi SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). SPPT merupakan pertukaran data pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) melalui data di Pusat pertukaran data.
Sebelum menutup rapat Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Pegawai dan Honorer agar bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta selalu menjaga integritas. Beliau juga mengingatkan didalam pelaksanaan pelayanan agar tetap patuh pada kode etik Hakim dan ASN.
