w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Bangli

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli – Bali, Kode Pos 80613. Telp : 0366-91030, Fax : 0366-91120

E-mail : info@pn-bangli.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran PerkaraSistem Informasi Kepegawaian PT BaliSistem Informasi Pertanggung Jawaban Potongan Penghasilan ASNSistem Aplikasi Pidana Terpadu


Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik Pengadilan Negeri BangliSistem Informasi Surat Keputusan KetuaSistem Informasi Aplikasi  Transparansi AnggaranSistem Informasi Cuti & Kenaikan Gaji Berkala


Logo Artikel

HUKUM

Hukum

JENIS PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM


1. Permohonan pendaftaran Badan Hukum
Syarat :

a. Asli akta Badan Hukum
b. Fotocpy akta badan hukum 2 (dua) hukum
c. Fotocopy NPWP perusahaan
d. Fotocopy KTP Pengurus
e. Materai
f. Surat permohonan


2. Permohonan Waarmaking surat-surat
Syarat :

a. Surat permohonan
b. KTP Masing-masing ahli waris
c. Fotocopy kartu keluarga
d. Fotocopy dan buku tabungan asli/objek waarmaking
e. Surat keterangan ahli waris
f. Akta/surat keterangan kematian
g. Akta kelahiran masing-masing ahli waris


3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy SKCK yang dilegalisir
c. Fotocopy KTP yang dilegalisir
d. Fotocopy KK yang dilegalisir
e. Surat keterangan dari kantor desa/kelurahan yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana
f. Surat pernyataandari ybs yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana di tandatangani di atas materai
g. Foto berwarna (4x6) 2 lembar


4. Permohonan surat keterangan tidak tidak sedang dicabut hak pilihnya
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy SKCK yang dilegalisir
c. Fotocopy KTP yang dilegalisir
d. Fotocopy KK yang dilegalisir
e. Surat keterangan dari kantor desa/kelurahan yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya
f. Surat pernyataan dari ybs yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya di tandatangani di atas materai
g. Foto berwarna (4x6) 2 lembar


5. Permohonan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy SKCK yang dilegalisir
c. Fotocopy KTP yang dilegalisir
d. Fotocopy KK yang dilegalisir
e. Surat pernyataan dari ybs yang menyatakan bahwa tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara tandatangani di atas materai
f. Foto berwarna (4x6) 2 lembar


6. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy KTP/ identitas diri
c. Surat pengantar dari Lembaga/instansi
d. Fotocopy proposal


7. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy KTP/identitas diri


8. Permohonan pendaftaran surat kuasa
Syarat :

a. Asli surat kuasa khusus
b. Fotocopy surat kuasa khusus (2 lembar)
c. Fotocopy berita acara sumpah
d. Fotocopy KTA advokat
e. Fotocopy KTP advokat


9. Permohonan legalisasi surat
Syarat :

a. Surat permohonan
b. Fotocopy KTP/identitas diri
c. Asli surat yang akan dilegalisir
d. Fotocopy surat yang akan dilegalisir


10. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 1-144
Syarat :

a. Formulir permohonan informasi
b. Fotocopy KTP/identitas diri


11. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
Syarat :

a. Formulir permohonan informasi
b. Fotocopy KTP/identitas diri

 

12. Permohonan informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
Syarat :

a. Fotocopy KTP/Identitas diri


13. Penanganan pengaduan SIWAS-MARI
Syarat :

a. Formulir pengaduan
b. Fotocopy KTP/identitas diri

14. Penanganan Pendaftaran Mediator
Syarat :

a. Surat Permohonan
b. Salinan Sah Sertifikat Mediator
c. Salinan Sah Ijazah Pendidikan Terakhir
d. Pas Photo Berwarna Terbaru
e. Daftar Riwayat Hidup (Minimal memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman)

15. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

 

tarif pelayanan hukum

Dengan motto SAKTI, Santun, Akuntabel, Kreatif, Transparan, dan Inovatif, Pengadilan Negeri Bangli selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto SAKTI, Santun, Akuntabel, Kreatif, Transparan, dan Inovatif, Pengadilan Negeri Bangli selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.